ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN

TUGAS ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN       PEMILIK PROYEK         OELH : 1.  LA ODE SUHARJO   (17 630 057) 2. JUFRIADI    (17 630 074) WA ODE SRI WAHYU NINGSIH  (17 630 104) SARMAN  (17 630 066) MULY ASRYANI   (17 630 058) RISMAN TAMIN   (17 630 112) LENNY HARLIANA (17 630 043) RYAN ASRIF AZIMIN (17 630 090) RONY DONI MORON (17 630 086)   JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN 2019   URUTAN PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMILIK PROYEK Identifikasi kebutuhan dalam rangka penyusunan RKA Penyusunan KAK yang ditetapkan oleh PA/KPA: KAK perencanaan KAK Fisik KAK Pengawasan KAK Kegiatan Pembuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pengkajian Ulang RUP Penetapan HPS (sesuai dengan perpres 54 thn 2010 beserta perubahannya…..HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran) pasal 66 ay...

NAMA           : RONY DONI MORON NPM               : 17 630 086 Kontraktor pelaksana proyek  adalah entitas hukum atau individu yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan keahliannya. Atau dalam definisi lain menyatakan bahwa perusahaan yang penawaran harganya telah diterima dan telah diberikan penunjukan surat serta menandatangani surat perjanjian dengan pemberi tugas pekerjaan pemborongan sehubungan dengan pekerjaan proyek. Pemilik proyek (owner) memberikan kepercayaan secara langsung kepada pelaksana kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Pengatur dan persetujuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur dalam kontrak. Kontraktor bertanggung jawab langsung pada pemilik proyek (owner) dan dalam melakukan pekerjaan ini diawasi oleh  tim konsultan pengawas  dari pemilik dan dapat berkonsu...

NAMA           : RONY DONI MORON NPM               : 17 630 086 Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh : Yeri Adriyanto *) Abstrak       Pejabat Pembuat Komitmen  adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa. Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada kontrak/perjanjian, merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak pemahaman dan atau kemampuan mulai dari tahap perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan/pekerjaan dan pengendalian, penandatangan kontrak/perjanjian, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan. Dengan demikian PPK mewakili instansinya dalam membuat perikatan atau perjanjian dengan pihak lain, tanpa Pejabat Pembuat Komitmen berarti instansi...